garudaonline – Medan l Aksi premanisme yang dilakukan oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) ditengarai menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi di Kota Medan.
Tak pelak, kondisi itu menyebabkan banyak investor yang enggan berinvestasi. Oleh karenanya Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap agar aksi premanisme tersebut dapat segera di atasi.
Saat memberikan sambutan di Rapat Kerja Pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 di Santika Dyandra Hotel baru-baru ini, ia menyoroti aksi premanisme yang dilakukan oknum OKP tersebut.
“Saya tidak pernah benci dengan salah satu OKP. Jadi jangan bilang saya benci sama anggotanya. Yang saya benci hanya kegiatannya saja karena dampaknya menghambat perekonomian di Kota Medan, termasuk kenyamanan berinvestasi,” kata Bobby.
Disamping itu, Bobby kepada perangkat daerah terkait seperti Satpol PP, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk membuat program khusus guna mengatasi aksi premanisme tersebut.
Instruksinya langsung direspon pimpinan perangkat daerah terkait. Dispora Kota Medan misalnya, akan berkolaborasi dengan Badan Kesbangpol Kota Medan untuk memetakan pemuda yang tergabung dalam OKP. Setelah itu sesuai dengan tupoksi Dispora akan melakukan pembinaan yang mengarah kepada olahraga.
Begitu juga dengan Satpol PP, selaku penegak Peraturan Daerah (Perda) guna memberikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, juga akan berupaya untuk mencegah aksi premanisme.
Untuk itu, Kasatpol PP akan berkolaborasi dengan pihak keamanan terutama kepolisian. “Kami bergerak cepat dengan Polrestabes Medan untuk menekan dan mencegah aksi premanisme yang mengganggu UMKM sehingga berdampak dengan investasi sesuai instruksi Pak Wali Kota,” ungkap Kasatpol PP Rakhmat Adi Syahputra Harahap.
Sikap Bobby ini mendapat dukungan dari Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Medan Area (UMA) Dr Wan Suryani SE MSi. Sebab, ungkapnya, adanya premanisme membuat ketidaknyamanan orang untuk datang ke ibu kota Provinsi Sumut ini. Apalagi UMKM sebagai penyumbang perekonomian dan lokomotifnya pertumbuhan ekonomi.
“Banyaknya preman yang mengatasnamakan OKP dengan aksi yang merugikan investor dan UMKM. Hal itu berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Karenanya, masalah premanisme patut mendapatkan perhatian lebih karena berhubungan dengan semua aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, budaya, politik maupun aspek agama,” ungkap Wan Suryani. (DOD/Rel)
