Terbukti Korupsi Dana Desa, Kades Sigulok Dihukum 15 Bulan

162
Terdakwa Sabar Purba saat mendengarkan putusan

garudaonline – Medan | Kepala Desa (Kades) Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sabar Purba dihukum selama 1 tahun 3 bulan (15 bulan) penjara dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dia dinyatakan terbukti melakukan korupsi anggaran Dana Desa (DD) hingga merugikan negara ratusan juta rupiah.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Sabar Purba selama 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujar Hakim Ketua, Elliwarti dalam sidang online di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (12/10/2021).

Majelis hakim berpendapat, hal yang memberatkan, perbuatan Kades dua periode itu telah menghambat pembangunan desa. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.

“Serta sudah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara Rp 379.783.801,” ujar hakim. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan, pada Tahun Anggaran (TA) 2019, jumlah APBDesa Sigulok senilai Rp 1.107.733.400. Sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sigulok Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019, penggunaan anggaran di bidang penyelenggaraan Rp 280.457.751 dengan realisasi belanja Rp 280.417.751 dan seterusnya.

“Terdakwa selaku Kepala Desa Sigulok yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa telah mengajukan pencairan anggaran dari APBDesa Sigulok tahun 2019 dengan total seluruhnya Rp 1.018.793.982,” ujar jaksa.

Namun, setelah anggaran Desa Sigulok masuk ke rekening kas, terdakwa melakukan pencairan bersama Bendahara Desa. Akan tetapi, terdakwa tidak memberikan uang itu kepada Bendahara dan mengelolanya sendiri.

“Dari total anggaran yang sudah dicairkan oleh terdakwa, pada TA 2019 dan 2020, terdapat anggaran yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya,” ucap jaksa.

Dalam melakukan pembangunan fisik, terdakwa tidak melaksanakan kegiatan melalui Tim Pelaksana Kegiatan. Akan tetapi, seluruh pembelanjaan material dilakukan secara langsung oleh terdakwa.

“Bahwa anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa sesuai dengan RAB kegiatan/APBDes Sigulok, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya,” pungkas jaksa.

(RD)

Berita sebelumyaKasetukpa Polri Buka Bintra Lemdik dan Orientasi Lingkungan PAG Gelombang I
Berita berikutnyaForkopimda Jatim Dampingi Presiden Jokowi Groundbreaking Smelter Freeport Gresik