Terbukti Korupsi Pengadaan Videotron, Direktur CV PMM Dipenjara 4,5 Tahun, Ellius Secara In Absentia Divonis 5 Tahun

131
Terdakwa Djohan saat mendengarkan putusan

garudaonline – Medan | Direktur CV Putra Mega Mas (PMM), Djohan dihukum selama 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun) penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pria 50 tahun ini terbukti melakukan korupsi pengadaan enam unit papan videotron di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Medan Tahun Anggaran (TA) 2013 yang merugikan negara Rp 1 miliar lebih.

“Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Djohan selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan,” tandas Hakim Ketua, Immanuel Tarigan dalam sidang virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (8/10/2021).

Pada berkas terpisah, terdakwa lain yakni Ellius selaku Wakil Direktur (Wadir) CV Tanjung Asli (TA) yang mengerjakan pengadaan 6 unit papan videotron itu dihukum selama 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Bedanya, persidangan Ellius digelar secara in absentia karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Ellius juga dibebankan pidana tambahan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara sebesar  Rp 1.059.676.483.

“Dengan ketentuan, apabila terdakwa Ellius tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” pungkas hakim.

Majelis hakim sependapat dengan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan primair.

Putusan tersebut sama dengan tuntutan (conform). Menyikapi putusan itu, JPU Nur Ainun Siregar maupun terdakwa Djohan dan penasihat hukumnya sama-sama punya hak selama 7 hari untuk pikir-pikir. Apakah menerima atau melakukan banding.

Dalam dakwaan JPU Nur Ainun Siregar, pada tahun 2013, Disperindag Medan mendapatkan pekerjaan pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) berupa 6 unit videotron secara online dan layanan informasi harga melalui sms gratis (sms gateway).

Pada November 2012 atau sebelum proyek tersebut ditenderkan, terdakwa Ellius, Djohan dan Irvan Syarif Siregar selaku Kabid Perdagangan Disperidag Medan saat itu serta 2 orang dari kalangan swasta yaitu Nanang Nasution dan Fanrizal Darus telah mengkondisikan perusahaan yang nantinya keluar sebagai pemenang tender.

Mereka mengikutsertakan dua perusahaan pendamping dari CV TA. Perusahaan yang dipimpin Ellius telah menerima pembayaran pekerjaan seolah progresnya sudah 100 persen. Belakangan terungkap pekerjaan tidak sesuai kontrak.

Temuan di lapangan, papan videotron terpasang masih di tiga titik yaitu Pasar Petisah, Pasar Simpang Limun dan Pusat Pasar. Sedangkan pada tiga titik lain yaitu Pasar Aksara, Pasar Brayan dan Pasar Kampung Lalang masih berupa pondasi saja (belum ada rangka maupun videotron).

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut, ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp 1.059.676.483.

(RD)

Berita sebelumyaBersama PMI, Rutan Tanjung Gusta Medan Gelar Donor Darah
Berita berikutnyaKetua Komisi A DPRDSU Hendro Susanto Dukung Satu Data Indonesia Segera Diwujudkan