Tiga Objek yang Libatkan Mafia Tanah Diselidiki Kejatisu

137
Kajatisu IBN Wiswantanu

garudaonline – Medan | Kasus pertanahan yang diduga melibatkan mafia tanah tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Ada tiga objek tanah yang saat ini kasusnya dalam tahap penyelidikan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Yos Arnold Tarigan menyebutkan, tiga kasus pertanahan itu ada di Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Serdangbedagai (Sergai).

“Untuk di Kabupaten Sergai, kasus pertanahan ini menyangkut masalah dugaan perambahan hutan lindung. Lalu, untuk di Kabupaten Langkat dan Deliserdang, ada dugaan perambahan kawasan suaka margasatwa,” sebutnya kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Sayangnya, Yos masih merahasiakan rincian kasus ini. “Terkait luas akan ditelusuri lebih lanjut,” ucap Yos. Namun, sambung Yos, secara umum, tanah yang bermasalah ini diduga digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam, berjualan hingga membangun rumah.

“Dari informasi diketahui di lokasi banyak dikelola masyarakat untuk berjualan, untuk bercocok tanam, ada juga seperti rumah,” pungkasnya.

Menindaklanjuti perintah dari Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pemberantasan mafia tanah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) IBN Wiswantanu merespons cepat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap kasus masalah tanah yang memenuhi kualifikasi korupsi.

Penyelidikan terhadap kegiatan perambahan itu dinilai berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-26/L.2/Fd.1/11/2021 tanggal 15 November 2021.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanudin meminta kepada Kepala Kejatisu (Kajatisu) bersama Kajari se-Sumut fokus pada kebijakan pemerintah yang saat ini menggencarkan upaya pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan.

Menurutnya, upaya pemberantasan mafia tanah menjadi hal yang krusial. Sebab, sepak terjang para mafia tanah sudah sangat meresahkan.

“Selain menghambat proses pembangunan nasional juga dapat memicu terjadinya banyak konflik sosial dan lahan yang berujung pada pertumpahan darah di banyak wilayah. Bahkan disinyalir, mafia tanah telah membangun jejaring yang merajalela pada lembaga-lembaga pemerintah,” katanya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kejatisu, Jumat (12/11/2021).

(RD)

Berita sebelumyaForkopimda Sumut Tinjau Banjir di Kabupaten Serdangbedagai
Berita berikutnyaSatpol-PP Binjai Operasi Kasih Sayang, 18 Pelajar Terjaring