Tiga Pejabat Komite USB-SLB Didakwa Jaksa Rugikan Negara Rp 2 Miliar Lebih

204

garudaonline – Medan | Tiga orang yang didakwa telah melakukan korupsi pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran (TA) 2016, diadili secara virtual di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Senin (29/3/2021).

Mereka adalah Edison Daeli alias Ama Berta yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Nias Barat sebagai Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru-Sekolah Luar Biasa (USB-SLB) Negeri. Sedangkan dua terdakwa lain yakni Fa’atulo Daeli alias Fa’a selaku Sekretaris Komite dan Marlina Daeli alias Ina Indri selaku Bendahara Komite.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fatizaro Zai, pada April 2016 hingga Mei 2017, pembangunan sekolah itu dilaksanakan. Namun ternyata, pembangunan sekolah tersebut tidak melibatkan pihak-pihak terkait.

“Seperti tim pengelola, tim perencana, tim pengawasan, tim pengelola keuangan dalam pekerjaan pembangunan USB-SLB Negeri di Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat TA 2016,” ujar JPU dihadapan Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara.

Bukan hanya itu saja, penentuan lokasi pembangunan sekolah ditempatkan di atas lahan yang tidak memenuhi petunjuk teknis. Terdakwa Edison Daeli selaku Ketua tidak dapat memberikan atau menunjukkan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan terkait pembangunan USB-SLB tersebut.

“Dari Surat Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdit Kelembagaan dan Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Ketua Komite Tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Meubelair untuk Pembangunan USB-SLB TA 2016 Nomor: 038/D6.3/KU/2016 tertanggal 13 Mei 2016, telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Edison Daeli,” cetus Fatizaro Zai.

Sehingga atas temuan-temuan itu, ketiga terdakwa telah terindikasi melakukan perbuatan korupsi. Hal itu diperkuat berdasarkan laporan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut tertanggal 28 Agustus 2020. “Sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 2.083.708.934,” pungkas JPU.

Perbuatan ketiga terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (RD)

Berita sebelumyaCegah Gangguan Keamanan Masyarakat, Patroli Ditingkatkan
Berita berikutnyaBrimob dan TNI Sasar Prokes di Pasar